TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR  66  TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA INSPEKTORAT

 

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektorat

Pasal 5

(1)

 

 

(2)

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan program pembinaan dan pengawasan yang meliputi pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya meliputi konsultasi, asistensi, sosialisasi dan fasilitasi;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
c. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
d. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota;
e. perumusan laporan hasil pengawasan;
f. pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, administrasi keuangan dan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan dan penyusunan laporan tahunan;
g. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya
h. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(2)

 

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan program kerja kesekretariatan;
b. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan;
c. penyelenggaraan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan;
d. penyelenggaraan penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
e. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
f. pengkoordinasia penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
g. pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
h. pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi;
i. pengkoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
j. pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
k. pengkoordinasian pelaporan AnalisisJabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan EvaluasiJabatan (EVJAB);
l. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;dan
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi

Pasal 9

(1) Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(2)

 

 

 

 

Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas:

a.     menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan,menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.

b.     melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan, analisi dan evaluasi;
b. penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi perencanaan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
c. pelaksanaan koordinasi  penyusunan rencana program kerja pengawasan;
d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
f. pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan;
g. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
h. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
i. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
j. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
k. penyusunan bahan profil perangkat daerah;
l. pengelolaan data dan informasi pengawasan;
m. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian standar operasional prosedur (sop) dan atau standar pelayanan (SP);
n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Administrasi  Umum dan Keuangan

Pasal 11

(1) Subbagian Administrasi  Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(2) Subbagian Administrasi  Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian,  pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Subbagian Administrasi  Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja di bidang administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
b. pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan administrasi umum meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
c. pelaksanaan kegiatan tata kelola aset meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan aset;
d. pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
e. pemverifikasian pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
f. pelaksanaan fungsi akuntansi;
g. penyusunan bahan dan pengkoordinasian laporan keuangan;
h. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
j. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP); dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu

Paragraf 1

Inspektur Pembantu I

Pasal 13

(1) Inspektur Pembantu I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(2) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Inspektur Pembantu I menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
d. penyelenggaraan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
e. penyelenggaraan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
f. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
g. penyelenggaraan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
h. penyelenggaraan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
i. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Inspektur Pembantu II

Pasal 15

(1) Inspektur Pembantu II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(2) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Inspektur Pembantu  II menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
d. penyelenggaraan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
e. penyelenggaraan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
f. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
g. penyelenggaraan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
h. penyelenggaraan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
i. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.