RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN DAERAH (RAKORWASDA) KOTA PEKALONGAN SEMESTER 1 TAHUN 2024

Senin, 5 Agusuts 2024 di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan;
Telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA) Kota Pekalongan Semester 1 Tahun 2024. Dalam Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kota Pekalongan serta Akselerasi penyelesaian tindak lanjut atas temuan tersebut. Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan mencakup Pencegahan Korupsi dan Reformasi Birokrasi; Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan; serta Peningkatan Kapabilitas APIP guna mencapai Percepatan Reformasi Birokrasi yang Dinamis. 
 
Hasil Kegiatan Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan selama bulan Januari s.d Juli Tahun 2024 sebanyak 68 kali penugasan yang menghasilkan Laporan yang terdiri dari :
1. Laporan Hasil Audit : 10 Laporan
2. Laporan Hasil Reviu : 49 Laporan
3. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi : 44 Laporan
4. Laporan Penugasan lainnya : 11 Laporan

Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Smt 1 Tahun 2024
 
Kegiatan Audit yang dilaksanakan dengan Hasil 10 Laporan meliputi kegiatan Pemeriksaan Khusus, Probity Audit, Audit Kinerja Pelayanan Publik, ADTT Realisasi Honorarium BPKAD, dan ADTT PeRJADIN. Kegiatan Reviu dengan Hasil 49 Laporan meliputi kegiatan Reviu Gaji P3K, Reviu HPS, Reviu Manajemen ASN, Reviu RKPD 2025, Reviu RPJPD, Reviu Dana BOS, Reviu SHS, Reviu Pelayanan Publik, Reviu Perubahan RKPD 2024, Reviu DAK, Reviu RKA, Reviu BTT, Reviu PMK, dan Reviu Tata Kelola. Untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) dengan hasil 44 Laporan terdiri dari kegiatan Monev Manajemen Kas dan Persediaan, Monev Pengawasan Usulan Kebutuhan ASN, Monev Pengawasan atas P3K Tahun 2023, Evaluasi LKE ZI, Evaluasi PAPBJ, Evaluasi SPM, Monev TLHP, serta Monev TLHEI RP Ex-ante dan On-Going. sedangkan untuk Pengawasan Lainnya dengan Hasil 11 Laporan terdiri dari Kegiatan Pendampingan capaian Penerapan SPM, Pendampingan BPK, Pendampingan Desk LPPD, Validasi Pengembalian dan BOP, Telaah Sejawat, PM Kapabilitas APIP, dan Pendampingan Persiapan PM SPIP.
 
Disampaikan pula terkait Kegiatan Tindak Lanjut hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, serta Inspektorat Daerah Kota Pekalongan yang belum selesai ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Pekalongan antara lain :
1. Hasil Laporan Temuan BPK RI : 10 Laporan belum ditindak lanjuti, dan 21 Laporan belum Sesuai
2. Hasil Laporan Temuan ITPROV Jawa Tengah : 2 Laporan belum ditindak lanjuti, dan 12 Laporan belum Sesuai
3. Hasil Laporan Temuan ITDA Kota Pekalongan : 13 Laporan belum ditindak lanjuti
 
Adapun permasalahan yang sering dijumpai dalam pelaksanaan tugas Pengawasan secara umum yaitu :
1. Banyaknya penugasan mandatory yang mendadak;
2. Keterbatasan SDM;
3. Pemenuhan dokumen dari OPD saat pemeriksaan tidak tepat waktu;
4. Masih dijumpai penyusunan Laporan Pemeriksaan tidak tepat waktu;
5. Pemenuhan tindak lanjut OPD yang membutuhkan waktu lama.